Mal Terbesar di Indonesia

Baru Dilaunching, Mal di Surabaya ini Diklaim Sebagai Mal Terbesar di Indonesia

Rabu, 22 Februari 2017 17:32

Satu lagi pusat perbelanjaan raksasa hadir di Surabaya. Berlokasi di kawasan Surabaya barat, pusat perbelanjaan yang menggunakan tema mixed used concept ini di-launching dengan nama Pakuwon Mall, Rabu (22/2/2017).

Dengan luas yang mencapai 180 ribu meter persegi, Pakuwon Mall diklaim menjadi pusat perbelanjaan yang terbesar di Indonesia saat ini.

Pakuwon Mall merupakan perluasan Supermall Pakuwon Indah (SPI) dan Pakuwon Trade Center (PTC) yang juga dikembangkan oleh grup Pakuwon. Dua pusat perbelanjaan yang berdiri berdampingan ini telah berdiri sejak 2003 silam dengan luas mencapai 100 ribu meter persegi.

Dengan adanya Pakuwon Mall, pusat perbelanjaan yang juga didesain menyatu ini mengalami perluasan mencapai 180 ribu meter persegi atau meningkat delapan puluh persen dari sebelumnya.

Sutandi Purnomosidi, Direktur Marketing Pakuwon Grup, menyebut bahwa mall ini menjadi yang terbesar saat ini.

Berdasar penjelasannya, sebelum Pakuwon Mall diresmikan, mall terbesar yang saat ini ada hanya seluas 155 ribu meter persegi. Selain itu, Tunjungan Plaza 6 yang menjadi pelengkap dari kompleks Tunjungan Plaza Surabaya (akan diresmikan tahun ini), disinyalir juga tak lebih dari 165 ribu meter persegi.

Sehingga, apabila dibandingkan dengan keduanya, Pakuwon Mall telah menjadi yang terbesar di Indonesia.

”Kabar gembira bagi warga Surabaya karena dua mall terbesar di Indonesia dibangun di kota ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus penghargaan bagi kota ini,” ujar Sutandi pada acara temu jurnalis di kawasan Food Society, Pakuwon Mall, Surabaya (Rabu, 22/2/2017).

Penambahan luasan tersebut diharapkan dapat menyasar target penigkatan jumlah pengunjung yang juga mencapai delapan puluh persen. Apabila pada weekend sebelumnya jumlah mobil pengunjung sekitar 10 ribu perhari, saat ini diharapkan dapat mencapai 18 ribu mobil.

”Agar lebih mudah, pakai hitungan jumlah mobil pengunjung saja. Saat ini kami telah menyiapkan luasan parkir yang dapat menampung 5000 unit. Kalau perhari, cukup 4 kali putaran sudah bias memenuhi target kami yang 18 ribu perharinya,” pungkasnya.

Sumber :

https://surabaya.tribunnews.com/2017/02/22/baru-dilaunching-mal-di-surabaya-ini-diklaim-sebagai-mal-terbesar-di-indonesia.

Warga Surabaya Cukup Pakai KTP untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan

Mulai April 2021, Warga Surabaya Cukup Pakai KTP untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan

Date:17 Maret 2021

DPMPTSP-Kota Surabaya: Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kantor Cabang Surabaya. Penandatanganan ini terkait kerjasama program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) untuk warga Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan bersama ini untuk memastikan bahwa saat ini pendataan warga Surabaya pemegang jaminan kesehatan yang masuk sudah mencapai 90 persen lebih. Dengan demikian, maka ke depan seluruh warga Surabaya secara otomatis apabila ingin mendapatkan layanan kesehatan cukup menggunakan KTP.

"Insya allah mulai 1 April 2021, seluruh warga KTP Surabaya di manapun rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah kota, itu cukup dengan KTP sudah bisa dilayani kesehatannya," kata Cak Eri seusai acara yang berlangsung Lobi Lantai II Balai Kota Surabaya, Selasa (16/3/2021).

Dia menjelaskan, bahwa dalam program Universal Health Coverage (UHC) itu sendiri, apabila pemegang jaminan kesehatan pada sebuah kota sudah mencapai 95 persen, maka warga yang sakit cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan. Di sisi lain, program ini juga untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. "Sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan, warga KTP Surabaya tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan miskin," ujarnya.

Di samping itu, dalam program tersebut, kata Cak Eri, apabila warga sebelumnya membayar BPJS secara mandiri kelas satu, kemudian tiba-tiba tidak sanggup membayar, maka otomatis bisa dimasukkan kelas tiga dan menjadi tanggung jawab pemkot pembayarannya.

"Misal ada warga Surabaya sakit di (BPJS) kelas satu, tiba-tiba dia tidak mampu membayar, kemudian dia berubah ke kelas tiga. Nah, ketika mau pindah ke kelas tiga secara otomatis langsung (biaya) dicover oleh pemerintah kota," terang dia.

Ia menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya juga siap menanggung pembayaran BPJS Kesehatan warga Surabaya apabila sudah non-aktif ketika warga itu resign atau tidak lagi bekerja di perusahaan yang menanggung biaya BPJS. "Saya berharap tidak ada lagi warga Surabaya yang sakit dan sedih karena tidak dilayani kesehatannya," tutur dia.

Optimalisasi layanan kesehatan rupanya tak hanya dilakukan Pemkot Surabaya dari sisi pembiayaan. Sebab, saat ini pemkot sedang menyiapkan SOP batas waktu maksimal pelayanan di puskesmas, mulai dari mendaftar hingga menerima obat.

"Nah, ini yang kita ingin memberikan betul jaminan kesehatan kepada masyarakat. Jangan sampai ada (warga) nanti datang berobat 15 menit, menunggunya 2 jam. Sehingga nanti pelayanannya bisa lebih cepat," tegas dia.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa dalam sambutannya mengapresiasi upaya wali kota bersama jajarannya dalam mengawal proses pendataan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Surabaya. Apalagi, kata dia, jaminan kesehatan nasional adalah program yang wajib diikuti sebagai upaya proteksi kesehatan finansial.

"Ini menunjukkan bahwa komitmen yang luar biasa terkait kehadiran pemerintah di dalam memastikan jaminan kesehatan di wilayah Kota Surabaya," kata I Made Puja.

Dia mengungkapkan, saat ini jumlah pendudukan yang sudah tercover dalam program ini secara nasional sebanyak 222 juta jiwa atau sekitar 82 persen dari total penduduk di Indonesia. Sedangkan di Jatim, jumlah penduduk yang sudah tercover program ini sebanyak 30,9 juta jiwa ini dari 41 juta jiwa. Artinya, masih 75 persen dari total penduduk di Jatim yang sudah tercover.

"Sedangkan posisi Surabaya sendiri, saat ini penduduk yang sudah yang tercover dari 2,9 itu ada 2,5 juta. Jadi lebih kurang 84,4 persen. Jadi saat ini saja Kota Surabaya sudah di atas rata-rata nasional," ungkap dia.

Menurutnya, meski Surabaya menjadi kota/kabupaten dengan penduduk terbanyak di Jatim, namun jumlah peserta jaminan kesehatan juga paling tinggi. Tentunya untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen dan kerja keras yang tinggi.

"Jadi ini prestasi yang cukup luar biasa. Terlebih Bapak Wali Kota juga menyampaikan bahwa warga (Surabaya) yang menunggak pembayaran (BPJS), itu juga langsung dimasukkan menjadi peserta yang dibiayai pemerintah daerah. Artinya ini merupakan komitmen yang luar biasa," pungkasnya.

Sumber :

http://dpm-ptsp.surabaya.go.id/v3/detailpost/mulai-april-2021-warga-surabaya-cukup-pakai-ktp-untuk-mendapatkan-layanan-kesehatan